Pemkab Kotabaru Dorong Efisiensi Lewat Sosialisasi Katalog Elektronik Versi 6

Telisikindonesia.com – Kotabaru, Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah menggelar Sosialisasi sekaligus Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Transaksi Katalog Elektronik Versi 6. Acara ini ditujukan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran, berlangsung pada Kamis (18/9/2025) di Aula Bamega, Kantor Bupati Kotabaru.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2024 tentang penerapan Katalog Elektronik Versi 6 yang mulai efektif diberlakukan sejak 1 Januari 2025, menggantikan sistem sebelumnya dalam mekanisme e-purchasing.

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kotabaru, Oktaviana Siboro, S.H., menjelaskan bahwa tujuan utama sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta terkait ketentuan serta mekanisme transaksi terbaru.

“Melalui sosialisasi dan bimtek ini kami ingin memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada PPK dan bendahara pengeluaran mengenai ketentuan serta mekanisme transaksi pada katalog elektronik versi terbaru. Harapannya, percepatan belanja pemerintah daerah dapat terwujud sekaligus meningkatkan transparansi pengadaan,” ujarnya.

Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kotabaru, H. Eka Saprudin, A.P., M.AP. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya percepatan penyerapan anggaran, terlebih di triwulan akhir tahun anggaran berjalan.

“Serapan anggaran kita masih berkisar di angka 30 persen. Dengan adanya kegiatan ini, kami harapkan SKPD dapat segera memaksimalkan penggunaan katalog elektronik versi 6, agar serapan anggaran meningkat dan pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara nyata,” tegas Sekda.

Sesi materi dibawakan oleh Muhammad Fakhrudin dari Biro PBJ Setda Provinsi Kalimantan Selatan–LPSE Prov. Kalsel, dilanjutkan dengan praktik langsung penggunaan katalog elektronik yang diikuti peserta menggunakan perangkat laptop masing-masing.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Kotabaru menargetkan peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik.