Kolaborasi Lintas Sektor, Strategi Bupati Andi Rudi Latif Percepat Penurunan Stunting

TelisikIndonesia.com – Tanah Bumbu

Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakoor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sekaligus Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten 2025 di Batulicin, Senin (4/8/2025). Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat strategi penurunan angka stunting secara terukur dan berkelanjutan

Bupati menegaskan, stunting masih menjadi hambatan besar dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan unggul.
“Berdasarkan data SSGI, prevalensi stunting di Tanah Bumbu berhasil turun dari 25,1% tahun 2023 menjadi 21,6% pada 2024. Meski demikian, angka tersebut masih melampaui target nasional 14%, sehingga upaya kita harus lebih maksimal,” ujarnya.

Ia menambahkan, target penurunan stunting di Tanah Bumbu sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029 dipatok 20,74% pada 2025, dengan proyeksi penurunan hingga 16,91% di 2030. “Akselerasi, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen bersama adalah kunci utama untuk mencapai target ini,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Bupati juga mengapresiasi inovasi pemerintah pusat, seperti Transformasi Digital Aksi Konvergensi dan aplikasi Web Aksi Bangda Terintegrasi, yang dinilai sangat membantu dalam pelaporan dan koordinasi program percepatan penurunan stunting di daerah.

Kepala Dinas DP3AP2KB Tanah Bumbu, Erli Yuli Susanti, menekankan bahwa stunting adalah bentuk gizi kronis yang menghambat tumbuh kembang anak. Karena itu, intervensi dilakukan melalui program spesifik dan sensitif, terutama pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Sebagai wujud komitmen bersama, seluruh pemangku kepentingan menandatangani berita acara rembuk stunting. Hasil rembuk di tingkat kecamatan juga ditetapkan sebagai usulan prioritas program tahun 2026.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel, Farah Adibah, dan Kepala Bappedalitbang Tanah Bumbu, Andi Anwar Sadat. Keduanya menyampaikan strategi pencegahan stunting melalui pendekatan berbasis data, penguatan peran desa, serta sinergi lintas sektor.

Rakoor ini juga berfungsi sebagai forum evaluasi capaian indikator, identifikasi masalah di lapangan, dan penyusunan peta intervensi yang lebih terarah hingga tingkat desa dan kecamatan.

Sekitar 150 peserta hadir dalam kegiatan ini, terdiri atas unsur Forkopimda, Wakil DPRD, Kepala SKPD, instansi vertikal, camat, kepala puskesmas, pimpinan perusahaan, perbankan, serta BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan.